Dewan Kesenian Jakarta Harus Dirombak Total

Dewan Kesenian Jakarta Harus Dirombak Total

Dewan Kesenian Jakarta Harus Dirombak Total

Kepengurusan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) harus diubah dan tidak lagi ditentukan oleh Akademi Jakarta serta Gubernur DKI Jakarta, demikian dinyatakan sebagian seniman.

Ungkapan ini muncul karena meskipun kepengurusan periode lama, 1998-2001, sudah berakhir sejak Mei tapi Akademi Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso belum bereaksi.

Sejumlah seniman mengatakan lambatnya respons ini karena proses pemilihan pengurus masih menggunakan pola-pola lama. Akademi Jakarta masih menentukan pengurus DKJ untuk kemudian diajukan kepada Gubernur.

Pola-pola lama ini, menurut Ratna Riantiarno, Ketua DKJ yang lalu, harus diubah. "Para anggota Akademi Jakarta tidak perlu lagi menentukan pilihan. Dan seharusnya diserahkan kepada para seniman," paparnya ketika dihubungi kemarin.

Menurut Ratna, anggota Akademi Jakarta adalah orang-orang "tua" yang sudah tidak terlibat dalam arus besar kesenian. Meskipun mereka mendapat masukan dari pengurus DKJ lama, tapi ketentuan akhir tetap pada mereka.

Tapi, menurut Ratna, ada banyak kendala juga yang datang dari pihak seniman, yang akhirnya proses pemilihan mau tidak mau, akan dikembalikan kepada para anggota Akademi Jakarta.

"Banyak seniman yang melakukan penolakan ketika diusulkan menjadi anggota Dewan. Mereka merasa akan terkungkung ketika masuk ke dalam satu sistem," ujarnya.

Ihwal perlunya perubahan dalam menentukan pengurus DKJ juga dibenarkan oleh Danarto, mantan anggota DKJ tahun 1972 dan 1994. Menurut Danarto, seharusnya para seniman, yang terlibat aktif dalam pergaulan sehari-hari, diberi wewenang untuk memberi masukan kepada Gubernur. Gubernur hanya melakukan persetujuan, bukan pihak yang ikut menentukan.

"Pemilihan pengurus DKJ, harus berpijak pada aspirasi seniman yang terlibat secara aktif. Karena anggota Akademi Jakarta, sudah tidak melihat persoalan kesenian saat ini," katanya.

Pendapat ini dibenarkan Sapardi Djoko Damono. Sapardi yang dihubungi kemarin menjelaskan bahwa perlu ada mekanisme memilih yang jelas dari anggota Akademi Jakarta.

"Seharusnya anggota Akademi Jakarta ditambah jumlahnya. Karena saat ini, dengan anggota yang sudah tua, mereka tidak lagi efektif menjalankan fungsi kontrolnya," ujar Sapardi, yang dikenal luas sebagai penyair dan Dekan Fakultas Sastra UI.

Dalam pandangan Sapardi, seperti halnya Akademi Prancis, jumlahnya mencapai 30 orang. Dan mereka secara aktif melakukan proses seleksi dengan ketat. Saat ini Akademi Jakarta--yang terdiri dari belasan orang dan jarang melakukan pertemuan intens--akan mempengaruhi proses kerja pengurus DKJ. Kontrol terhadap pengurus DKJ ketika terjadi penyimpangan, sudah tidak bisa lagi mengandalkan para anggota Akademi Jakarta.

Maka, yang perlu diperbarui bukan saja mekanisme pemilihan, tapi kontrol terhadap pengurus DKJ harus dihidupkan. Hal lain, menurut Sapardi, nama Akademi Jakarta sudah tidak relevan lagi.

Anggota Akademi Jakarta yang juga terdiri dari orang-orang daerah, tidak bisa diklaim mewakili Jakarta. Seharusnya nama Akademi Jakarta diubah menjadi Akademi Indonesia. Satu akademi yang mencoba menghimpun aspirasi dari berbagai daerah tentang pergolakan kesenian.

Tapi Ahmad Subhanuddin Alwy, penyair dari generasi 90-an, mengatakan jika anggota Akademi Jakarta masih melakukan gaya lama dalam menentukan pengurus DKJ, hal itu perlu dirombak secara frontal.

Tapi bagi Danarto problem lain yang amat krusial dewasa ini adalah penghargaan pihak Gubernur terhadap pengurus DKJ sangat rendah. Anggota DKJ hanya mendapat jatah uang transpor sebesar Rp 25 ribu. "Ini sangat tidak masuk akal untuk standar transportasi di Jakarta," ujar Danarto.

Seharusnya, kata Danarto, pihak Gubernur melakukan perombakan pada nilai yang diberikan pada pengurus DKJ setiap bulannya. Saat ini pengurus harian DKJ hanya menerima jatah Rp 600 ribu setiap bulannya. Standar bulanan ini, paling tidak, mempengaruhi etos kerja yang digulirkan para pengurus DKJ.

Kecilnya jatah yang diberikan pada pengurus DKJ mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam banyak hal. Bagi Danarto, sudah menjadi rahasia umum, khususnya di kalangan seniman, bahwa pengurus DKJ sering melakukan praktik melayani diri sendiri, dan mengabaikan pelayanan publik. (Media Indonesia, 5/7/2001)
Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar