Penyair dan kritik sosial

Penyair dan kritik sosial – Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, waktu menyambut acara mengenang setengah abad wafatnya penyair besar Pujangga Baru, Amir Hamzah, berkata: “Kelihatannya setiap penyair selain merupakan personifikasi dari suara batin manusia secara universal juga dapat merupakan wakil dari zamannya. Dengan cara dan gayanya sendiri-sendiri, para penyair menyampaikan dambaan terdalam dari umat manusia dan dari masyarakat di sekitarnya, baik dalam suka maupun dalam duka.”

Selanjutnya berkata pula ia: “Tidaklah dapat dihindari bahwa sebagian sajak-sajak itu memuat kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pembangunan. Secara pribadi saya berpendapat bahwa kita perlu menerima kritik-kritik sosial para penyair itu secara wajar dan lapang dada. Kita dapat dan perlu memahami kritik sosial para penyair sebagai masukan untuk menyegarkan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Kritik sosial semacam itu bukanlah suatu hal yang baru. Selama ratusan tahun para dalang telah melakukannya melewati sisipan goro-goro dalam cerita wayang standar yang dipertunjukkannya. Lebih dari itu, khazanah sastra dunia demikian kaya dengan karya-karya sastra yang memuat kritik sosial itu.”

Baca juga: Kontroversi Puisi Pamplet Rendra

Masyarakat umum sudah lama tahu bahwa Menteri Moerdiono bukanlah sekadar birokrat negara tetapi juga seorang negarawan yang selalu berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Oleh karena itu, ucapannya tersebut di atas saya anggap otentik dan sangat mengharukan hati saya sebagai penyair, karena benar-benar mengandung pemahaman terhadap kritik-kritik sosial yang sering dilemparkan oleh para penyair di sepanjang zaman, di seluruh penjuru dunia.

Kemudian tergeraklah hati saya, dengan amat mudahnya ketika saudara Yudhistira ANM Massardi, seorang redaktur majalah Gatra, meminta saya untuk menulis karangan ini, yang isinya mengandung uraian lebih jauh tentang motivasi apa sajakah yang mendorong saya, sebagai penyair, untuk melancarkan protes-protes sosial di dalam sajak-sajak saya.

***

Pada diri setiap manusia terkandung “daya hidup” dan “daya mati”. Sejak remaja saya sudah memilih untuk mengelola daya hidup di dalam diri pribadi dan di dalam kebudayaan umat manusia. Sedangkan sikap saya kepada daya mati: biarlah saya terima sebagai kewajaran di dalam alam, tetapi tidak usah diberdayakan.

Setiap manusia harus lahir dan harus mati. Kelahiran manusia adalah suatu permulaan hidup yang mengandung “kemungkinan-kemungkinan”. Sebagaimana monyet atau dolpin, manusia juga punya “keinginan”. Hal ini membuat manusia selalu ingin memperluas kemungkinannya. Dibanding dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan, manusia lebih mampu mengembangkan kemungkinan-kemungkinannya dengan dahsyat kerena ia dianugerahi akal, daya mobilitas, daya organisasi, daya tumbuh kembang, dan daya cipta. Masih lebih unggul lagi dari makhluk hidup yang lain, karena manusia bisa “berbahasa”.

Baca juga: Peran Penyair di Negara Sedang Berkembang

Bahasa adalah modal manusia untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan dari keinginannya. Dengan bahasa, manusia bisa memperluas keinginannya sampai ke dimensi sosial yang sangat luas. Bahkan sampai ke skala nasional dan global. Makhluk lain yang tidak mampu berbahasa, tidak mungkin bisa mengembangkan keinginannya sedahsyat manusia.

Meski begitu, betapapun hebatnya kemungkinan yang bisa dicapai manusia di dunia, bila mau tiba,, berakhirlah semua itu baginya. Mati: meninggal dunia. Meninggalkan dunia. Sungguh tepat kata itu!

Kelahiran adalah permulaan. Mati adalah penghabisan. Hidup adalah kebudayaan, yang artinya: usaha manusia untuk memperluas, memperbaiki, dan memperindah kemungkinan-kemungkinan dari keinginannya. Sedangkan mati, mengakhiri semua daya dan hasil usaha seorang manusia di dunia. Meninggal dunia!

Kebudayaan hanya bermanfaat untuk yang hidup. Itulah sebabnya saya memilih memihak daya hidup di dalam diri saya sendiri dan di dalam masyarakat umat manusia. Bagi saya, membela kebudayaan dan kemanusiaan berarti membela daya hidup.

Sedangkan terhadap daya mati, saya melawannya. Bukannya saya melawan takdir bahwa kelak atau nanti saya harus mati. Melainkan karena saya membaca di dalam alam dan hidup manusia, bahwa sebelum maut yang ditakdirkan itu tiba, daya mati yang juga mendampingi manusia sejak kelahirannya itu, selalu bisa mengganggu unsur-unsur daya hidup dan menimbulkan rusaknya kesejahteraan hidup apabila manusia tidak waspada.

Gangguan dari daya mati itu berwujud penyakit yang bisa merusak daya akal, daya organisasi, daya tumbuh kembang, dan daya cipta di dalam diri manusia. Jadi bukan mati sebagai takdir yang saya lawan, tetapi daya mati sebagai pengganggu daya hidup. Itulah yang akan saya lawan.

***

Manusia, berkat kemampuannya berbahasa, mampu hidup bersuku, berbangsa, dan berkaum. Sebagaimana manusia pribadi itu bersifat organic, masyarakat sebagai kumpulan manusia-manusia pun juga punya sifat organik. Di dalam masyarakat ada pula daya hidup dan daya mati: tiranisme, fasisme, anarki, oligarki, oligopoli, kolonialisme, imperialism, mafia, kekolotan, pelacuran, korupsi, kriminalitas dalam segala macam bentuknya, dan sebagainya yang serupa itu, adalah bentuk daya mati yang merupakan penyakit di dalam masyarakat manusia. Karena semuanya itu juga merusak daya akal, daya organisasi, daya mobilitas, daya tumbuh kembang, daya cipta dan daya inisiatif para anggota masyarakat, sehingga membuat mereka menjadi manusia yang rendah sumber dayanya. Oleh karena itu, saya melawan semuanya itu, selaku pribadi atau selaku penyair.

Di dalam hidup bermasyarakat, setiap manusia tentu berusaha memperluas kemungkinan-kemungkinan dari keinginannya. Kalau dibiarkan tanpa aturan pasti akan terjadi perbenturan keinginan-keinginan yang sangat dahsyat kacaunya. Satu anarki yang menyeramkan!

Oleh karena itu, justru untuk menjaga daya hidup pribadinya dan daya hidup masyarakatnya, manusia harus membatasi perluasan keinginan-keinginannya itu dalam batas-batas peraturan yang bisa disebut sebagai hukum kewajaran.

Baca juga: Mencari Kedudukan Drama Modern di Indonesia

Adapun hukum kewajaran tersebut ialah hukum alam (wajar kalau kita tunduk pada hukum yang tetap berlaku sampai kiamat itu), hukum masyarakat (wajar bahwa ada hukum semacam itu, kalau kita tidak ingin anarki), dan hukum akal sehat (wajar harus kita akui kalau kita tidak ingin kehilangan kriteria obyektif di dalam percaturan pendapat).

Selaku pribadi atau penyair, saya membela ketiga hukum kewajaran itu dan melawan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat yang melecehkannya, karena komitmen saya kepada daya hidup.

Jadi, karena komitmen saya kepada daya hidup itulah yang menyebabkan saya sering melontarkan kritik-kritik sosial melewati sajak-sajak saya. Bukan karena ideologi politik.

Saya tidak suka menjadi anggota partai politik karena saya tidak punya naluri politik. Tentu saja saya mempelajari ilmu politik, yaitu untuk menutupi kekurangan naluri politik saya. Tetapi bagi saya mempelajari politik sama sulitnya seperti belajar aljabar yang di sekolah dulu selalu saya mendapat nilai merah. Lebih jauh dari itu, politik tidak pernah masuk ke dalam daftar keinginan saya. Keinginan-keinginan saya yang sangat ambisius berada di dalam wilayah kesenian dan kebudayaan.

Oleh karena itu, di dalam menanggapi masalah-masalah politik selalu saya memakai paradigma kesenian dan kebudayaan. (WS Rendra, 12 April 1996)