Mengembalikan TIM Jadi Rumah Seniman

Mengembalikan TIM Jadi Rumah Seniman

Mengembalikan TIM Jadi Rumah Seniman

TIM rumah seniman - Sepuluh November 1968, Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), resmi dibuka. Orde Baru waktu itu masih baru. Rasa pahit terhadap orde sebelumnya di banyak para seniman masih terasa keras, sehingga lembaran baru itu dikuasai oleh niat untuk tidak mengulangi apa yang buruk di masa lalu.

Apa yang buruk itu adalah pensubordinasian kegiatan kesenian di bawah pertimbangan kepentingan politik. Demikianlah kesimpulan para seniman itu. Dengan kata lain, hilangnya otonomi kesenian sebagai suatu kegiatan yang punya kodrat dan dinamika sendiri.

Biografi TIM di atas, dipaparkan salah satu seorang penggerak TIM waktu itu, Goenawan Mohamad (GM), seorang penyair dan esais terkemuka. Dari paparan GM bisa ditarik beberapa variabel untuk mempertegas kembali dan mempertajam elan vital kesenian para seniman, yang seharusnya mampu memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan hidup dan memperpanjang nyawa gejolak kehidupan kesenian agar tetap terjaga kualitas peristiwa kesenian.

Dalam situasi seperti itulah, saat ini beberapa pekerja kesenian yang tinggal di sekitar Jakarta, merumuskan aturan main yang harus diberlakukkan kepada pengurus TIM, khususnya Dewak Kesenian Jakarta.

Variabel pertama, para seniman pada waktu itu, ingin menolak pensubordinasian kegiatan kesenian di bawah pertimbangan politik. Penolakan seniman terhadap intervensi politik memiliki sifat abadi, ia tidak larut dalam arus waktu yang sering kali dibingkai dengan terma Orde Lama dan Orde Baru.

Kapan pun aktivitas kesenian berlangsung, intervensi politik harus berada di luar kawah kesenian. Tetapi, di satu sisi, sebuah misi kesenian yang berupa gagasan dan peristiwa-peristiwa kesenian, tidak diharamkan membaw aura politik sebagai peluru untuk mempertajam sasaran bidiknya.

Pada traktat inilah, seharusnya para seniman juga melakukan penolakan yang sama, terhadap pensubordinasian berbagai kepentingan, yang tidak memiliki signifikansinya dengan proses kerja kreatif kesenimanan.

Penolakan berbagai kepentingan di luar aura kreatif, sebagai satu cara menjaga independensi si seniman dari pengaruh uang, jabatan, dan kekuasaan.

Bagaimana mungkin kita merayakan untuk menolak intervensi politik dari para birokrat, sementara kita--para pelaku kesenian--menerima pesanan atau proyek dari para pemegang kekuasaan, sekadar memperpanjang asap dapur.

Selalu saja argumen yang diusung dari para seniman yang berada di ketiak pejabat dan penguasa, bahwa pesanan atau proyek diskusi tidak signifikan dengan intervensi politik yang sedang mereka perjuangkan.

Dari sini, variabel kedua berlaku, di mana TIM yang di dalamnya bersemayam DKJ, berada dalam posisi ambivalen.

Di satu sisi mereka menakbirkan bahwa otonomi kesenian sebagai suatu kegiatan yang memiliki kodrat dan dinamika sendiri dan di luar kawah candradimuka politik. Sementara mereka para pengelola DKJ, harus menghidupi setiap gagasan kesenian dari kantong-kantong birokrasi.

Memang di berbagai belahan dunia, aparatur negara menjadi penyangga aktivitas kesenian dengan berbagai syarat untuk tidak mencampuri urusan kesenian. Dan, ini berbanding sejajar dengan pernyataan Ali Sadikin ketika meresmikan TIM, bahwa "politik tidak boleh intervensi ke dalam pusat kesenian seperti waktu pra-Gestapu dulu".

Carut-marut yang menyelimuti 'hutan belantara' TIM dan DKJ saat ini memunculkan para pekerja kesenian yang bersemayam di Jakarta, membentuk Forum Seniman Jakarta (FSJ), sebagai bentuk reaksi berbagai ketimpangan program kesenian yang bergulir di sekitar TIM.

Ketokohan sumber kemandekan

FSJ yang diprakarsai Leon Agusta, Sri Warso Wahono, Arsono, Syahnagra Ismail, dan Tommy F Awuy ini, berniat mengembalikan Pusat Kesenian Jakarta-TIM, sebagai rumah tempat para seniman berkiprah, yang sekarang ini dikuasai secara otoriter oleh Yayasan Kesenian Jakarta.

Seperti diketahui bahwa Yayasan Kesenian Jakarta mengabaikan makna historis maupun tujuan hakiki dari pendirian DKJ dan Pusat Kesenian Jakarta.

Bukankah kelahiran DKJ pada mulanya untuk meletakkan kembali kesenian sebagai sebuah proses kreatif yang independen. Maka melihat krisis yang melanda DKJ, tidak seluruhnya benar pikiran yang pernah digulirkan Sutardji Calzoum Bachri, bahwa masalah utamanya sehubungan dengan kemelut DKJ bukanlah anggotanya muda atau tua usia, tetapi terutama ketokohannya.

Ketokohan pada pengelola DKJ tempo dulu seperti Ramadhan KH, Ajip Rosidi, Taufiq Ismail, Wahyu Sihombing, dan Arifin C Noer, telah memberikan dampak tertentu bila DKJ melakukan lobi dengan Gubernur DKJ Jakarta, para pejabat lainnya ataupun para sponsor kesenian dan maecenas.

Dalam lajur pikiran seperti ini, saya sepakat dengan apa yang pernah disodorkan Nirwan Dewanto. Bahwa ketokohan hanya menggelincirkan kita ke dalam kelisanan. Kelisanan: omong kosong, gosip, bukan diskusi. Juga kemalasan, mungkin kelumpuhan menghadapi masalah.

Terlalu mudah membekukan tokoh sebagai pelopor, pembaharu, empu, dan pahlawan--itulah kaprah lekas mengambil kesimpulan tanpa berkeringat darah mengerjakan riset dan diskusi. Khazanah kesenian kita masih dilumuri kesisanan: kaum pengamat lekas terpaku ingat bingar, kemayu, pandai menjajakan diri. (Edy A Effendi/Media Indonesia, 7 Juli 2002)


Baca juga: Hakikat Cerita Pendek 
Baca juga: Pedoman Mengarang Cerpen 
Baca juga: Syarat Menjadi Penyunting Naskah
Baca Juga
SHARE

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar